SmartNewsCelebes.Com, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan di lantai 2 Gedung DPRD, Selasa (17/11/2020).
Turut hadir Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim, Ketua DPRD, Andi Nurhatina, Wakil Ketua Tasming Hamid dan Rahmat Sjamsul Alam, serta sejumlah Kepala SKPD dan Camat.
Pada kesempatan itu, Juru Bicara Fraksi Nasdem, Suyuti mengatakan, terkait banyaknya keluhan wajib pajak atas pengurusan yang dinilai berbelit dan terkesan dipersulit.
“Banyak keluhan pelaku usaha yang mengeluh terkait pengurusan izin usaha. Fraksi kami juga meminta agar peran PTSP dapat maksimal, sehingga sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat yang memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan. Kita juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan insentif untuk wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19,” ujarnya.
“Tidak hanya itu, kita juga minta Pemerintah menertibkan THM dan makmurkan Mesjid. Serta segera definitifkan jabatan yang masih di pegang pejabat plt, tujuannya agar performa ASN meningkat dan ada disiplin kerja,” tambahnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Bambang Nasir berharap, Ranperda tentang APBD TA 2021 dibahas dengan mekanisme dan tidak melupakan tiga taat, yaitu taat asas, administrasi dan anggaran. “Kita siapa membahas rancangan ini tahap selanjutnya,” katanya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Amir Mahmud menyarankan, agar Ranperda disusun dengan program kerja yang prioritas. Misalnya pembangunan drainase mengantisipasi musim penghujan, sekaligus sebagai upaya mencegah timbul penyakit karena genangan air.
“Kita juga menilai bidang pariwisata mesti ditingkatkan guna mewujudkan Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap. Pasalnya, ada beberapa objek wisata terkesan diabaikan, contohnya Gowa Kelelawar,” katanya.
Juru bicara Persatuan Bintang Demokrasi, Hj Apriani meminta, Pemerintah agar lebih maksimal dalam penanganan kesehatan, ekonomi dan sosial ditengah pandemi Covid-19. “Perketat penyebaran Virus Corona dan penerimaan Rumah Sakit dr HAH. Maksimalkan kebutuhan pokok di pasar serta penyaluran bantuan mesti tepat sasaran,” ujarnya.
Fraksi Pakar Indonesia, Hj Ariani mengatakan, pemerintah mesti siap menghadapi norma era baru di masa pandemi Covid-19. “Siapkan anggaran untuk menghadapi norma era baru, baik dibidang kesehatan, sosial dan ekonomi,” katanya.
Fraksi Golkar, Indriasari Husni berharap, pemerintah punya strategi meningkatkan ekonomi dan menghadapi kondisi akibat pandemi covid-19. “Kolaborasi legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mengatasi masa pandemi ini. Kita juga ingatkan, agar memperhatikan masalah kesehatan lainnya diluar dari masalah Covid-19,” tandasnya. (smartnews)
