SMARTNEWSCELEBES, PINRANG – DPRD Kabupaten Pinrang menerima secara resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang, Senin, 09 November 2026.
Dihadiri Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP.,M.Si, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Pinrang, H. Nasrun Paturusi didampingi Wakil Ketua I DPRD Pinrang, Ir.H.Syamsuri dan Wakil Ketua II, Sakkairfandi, S.Kom serta dihadiri Anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir, Sekda Pinrang, Andi Calo Kerrang, SP.,M.Si, unsur Forkopimda, Sekwan Pinrang, Andi Tambero, S.STP.,M.Si, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah/Kades, LSM dan insan pers .
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pinrang menyampaiakan, pengajuan Ranperda APBD merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengamanatkan kepala daerah mengajukan rancangan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Lebih lanjut, Wabup Sudirman memaparkan bahwa estimasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun atau meningkat sekitar Rp58 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan tersebut bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah lebih dari Rp13 miliar serta pendapatan transfer yang meningkat lebih dari Rp45 miliar. Sejalan dengan proyeksi pendapatan, belanja daerah juga direncanakan berada pada angka lebih dari Rp1,2 triliun dengan peningkatan sekitar Rp58 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan estimasi tersebut, struktur APBD dirancang dalam kondisi berimbang, tanpa defisit, dengan pembiayaan daerah berada pada posisi nihil.
Menurut Wabup Sudirman, peningkatan struktur anggaran ini harus diikuti dengan perencanaan yang cermat dan pengalokasian belanja berdasarkan skala prioritas. Dengan begitu, setiap anggaran yang dikeluarkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi benar-benar diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dirinya berharap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara konstruktif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Hal ini dinilai penting agar APBD yang nantinya ditetapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga sektor-sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Olehnya itu, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan DPRD diharapkan terus terjaga dalam setiap tahapan pembahasan, sehingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disempurnakan menjadi Peraturan Daerah yang berorientasi pada asas kebermanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang.
Dalam rapat paripurna tersebut juga disertai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pinrang terhadap RAPBD Tahun 2027.
Dari enam fraksi di DPRD Kabupaten Pinrang, lima fraksi menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk dibahas pada tahap-tahap selanjutnya meskipun disertai beberapa catatan, usulan dan masukan yang sifatnya membangun. Sedangkan satu fraksi tidak memberikan pandangan umum dan memilih walk out saat acara pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi, yaitu Fraksi Gerindra. Hal tersebut dilakukan fraksi Gerindra sebagai bentuk kritikannya kepada Pemerintah Daerah yang terlambat memasukkan dokumen RAPBD kepada DPRD. (dprd/pin/smrt)
