SmartNewsCelebes.Com, Parepare – Anggota DPRD Kota Parepare, Andi Fudail menyikapi persoalan penyegelean listrik kantor Dinas Kesehatan dan sejumlah Puskesmas.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpendapat, penyegelan karena tunggakan di kantor Pemerintah tersebut tidak seharusnya terjadi.
“Ini sangat memalukan bagi lembaga Pemerintah. Citra kota terusik. Persoalan seperti ini seharusnya tidak terjadi dan diketahui publik,” ucap Fudail. Jumat (7/12/2018).
Sebagai wakil rakyat, Fudail prihatin serta menyayangkan adanya persoalan tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh Kadis Kesehatan dan Kabang BKD, kata dia, sangat tidak masuk akal dan merugikan Pemerintah Kota itu sendiri.
“Disatu sisi Kadis kesehatan menyalahkan BKD, sementara disisi lain BKD belum mencairkan karena belum ada laporan penggunaan anggaran dan beberapa persoalan di Dinas Kesehatan. Ini kan ada kerancuan sistem,” papar dia.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, anggota Komisi II DPRD itu meminta kedua OPD duduk bersama membahas secara serius persoalan itu.
“Jangan menganggap mudah persoalan seperti ini. Bukan nilai atau nominalnya tetapi effect yg dihasilkan dari persoalan ini yg harus diseriusi,” terangnya.
Bahkan dia berharap, Inspektorat dan walikota Parepare turun menyelesaikan perselisihan kedua Instansinya. Harus menjadi perhatian karena menyangkut citra pemerintah kota.
“Inspektorat sebaiknya memeriksa keduanya karena menyangkut ada sesuatu hal yang perlu jadi perhatian. Kalau perlu pak Walikota memanggil kedua anak buahnya itu,” tandas Fudail.
Sebelumnya, Plt Kepala BKD Parepare Amran Ambar menekankan bahwa masih banyak dana di Dinas Kesehatan yang belum dipertanggungjawabkan.
Selaku Bendahara Umum Daerah, dia mengambil langkah untuk mengendalikan dana di Dinkes, agar tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan berulang.
“Jadi bukan menahan ya, tapi mengendalikan. Dan itu tugas saya selaku Bendahara Umum Daerah,” tegas Amran.
Dia meminta setiap ada masalah darurat (emergency) agar dilaporkan dan dikoordinasikan ke BKD, agar dicarikan solusi. Termasuk masalah dana biaya operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas, Amran minta untuk dikoordinasikan karena dikhawatirkan dibelanjakan di luar peruntukannya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Parepare, dr. Yamin Yasin mengaku penyegelan listrik di Kantornya tidak dapat dihindari lantaran adanya tunggakan pembayar yang membengkak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Parepare, dr Yamin Yasin mengungkapkan, penyegelan terjadi di seluruh unit kerja instansinya seperti di Pustu, Puskeskel, Puskesmas dan gudang obat. Pelayanan pun terganggu.
“Sarana listrik di Dinkes disegel. Dana operasional atau dana rutin kami belum dicairkan BKD. Pelayanan kesehatan yang hampir 100 persen menggunakan listrik terganggu. Tentu pelayanan tidak dapat dimaksimalkan,” kata Yamin.
Dia mengungkapkan, fasilitas kesehatan seperti obat dan bahan habis pakai memerlukan suhu tertentu. Harus disimpan di tempat yang khusus agar tetap steril.
“Jika penyegelan ini berlarut-larut, maka dapat dipastikan secara kualitas fasilitas kesehatan seperti obat dan bahan habis pakai yang kita miliki tidak dapat dijamin,” ungkap mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Enrekang ini. (smartnews).
