SmartNewsCelebes.Com, Makassar – Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri memberi pencerahan kepada jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Hal ini diungkap Wali Kota Taufan Pawe di sela pencerahan dan pengarahan Ketua KPK di hadapan Gubernur Sulsel dan kepala daerah se-Sulsel di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis, 23 Januari 2020.
Bukti apresiasi atas kunjungan kerja dan pengarahan itu, Taufan Pawe hadir bersama sederet pejabat Parepare di antaranya Ketua DPRD Hj Andi Nurhatina Tipu, Kapolres AKBP Budi Susanto, Kajari, Sekda H Iwan Asaad, Inspektur Kota HM Husni Syam, dan pejabat lainnya.
Taufan Pawe mengatakan, arahan KPK agar ada jalur koordinasi dan komunikasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum, untuk meningkatkan pengawasan menghindari terjadinya pelanggaran hukum.
“Selama ini kan memang banyak pihak sedikit-sedikit melakukan pressure dengan pengaduan dan juga menekan dalam setiap kebijakan. Sehingga dengan adanya kebijakan pencegahan yang dilakukan KPK melalui jalur koordinasi dan komunikasi, pemerintah daerah tidak khawatir lagi berinovasi untuk kepentingan masyarakat,” ungkap wali kota bergelar doktor ilmu hukum ini.
Taufan mengemukakan, sudah menjalin komunikasi dengan Ketua KPK melalui Forum Apeksi, dan KPK memang memberikan perannya untuk pencegahan korupsi.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengungkapkan, jika selama ini memang ada beberapa kepala daerah atau pejabat tinggi lainnya yang tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena itu KPK melakukan pengarahan bagaimana agar kepala daerah dan pejabat tinggi lainnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan.
“Saya pikir dengan komitmen yang baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan komitmen kepala daerah serta pejabat tinggi agar tetap hati-hati dan memperhatikan setiap aturan dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak terjadi persoalan dalam setiap kebijakan yang ada. Lebih bagus lagi jika melakukan jalur koordinasi kepada pihak berwenang dalam setiap kebijakan yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan,” imbuh Firli.
Firli menekankan, kebijakan pemerintah dalam setiap keputusan yang dihasilkan, jika tidak melabrak aturan, tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. (Hms / smartnews)
