SMARTNEWSCELEBES.COM, PINRANG – Proyek pembangunan pengaman pantai di daerah Pallameang, Ujung Baru, Kabupaten Pinrang, menuai kritik keras akibat dugaan penggunaan air asin dalam campuran semen.
Hal ini dianggap sebagai kelalaian serius yang berpotensi menurunkan kualitas konstruksi, terutama dalam proyek vital yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Menurut seorang saksi yang enggan disebutkan namanya, pada Kamis, 10 Oktober 2024, ia menyaksikan sendiri para pekerja menggunakan air laut sebagai campuran semen.
“Saya lihat langsung, ujung slang yang digunakan diulurkan ke sungai dekat laut, lalu airnya dipompa ke molen untuk campuran semen,” ungkapnya.
Meskipun sempat menegur para pekerja, saksi tersebut mengatakan mereka tetap ngotot menggunakan air asin.
Lebih lanjut, saksi ini juga mengungkapkan bahwa beberapa cincin beton yang digunakan di bagian dasar proyek rusak saat diangkat dengan eskavator, namun tetap dipasang dengan alasan bahwa beton tersebut hanya sebagai bekisting.
“Galian pondasi juga tidak menyentuh tanah yang kuat, bahkan banyak besi yang dipasang miring,” tambahnya.
Kondisi ini memperburuk kekhawatiran terkait kekokohan proyek tersebut.
Dikutip dari sumber ilmiah, penggunaan air asin atau air laut dalam campuran semen dapat berdampak negatif pada kekuatan dan daya tahan beton.
Magnesium sulfat (MgSO4) yang terkandung dalam air laut dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)2) dalam semen, menghasilkan senyawa yang menyebabkan beton mudah retak atau hancur. Selain itu, kandungan klorida dalam air laut dapat mempercepat korosi pada tulangan beton, sehingga sangat tidak disarankan untuk digunakan pada beton bertulang.
Proyek pengaman pantai ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang dengan total biaya Rp. 9,47 miliar untuk pembangunan sepanjang 590 meter.
Dengan nilai proyek sebesar itu, adanya dugaan pelanggaran standar konstruksi menjadi sangat mengkhawatirkan. Jika terbukti benar, penggunaan air asin dalam campuran semen dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi kualitas konstruksi maupun potensi risiko keamanan di masa depan.
Masyarakat setempat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan ini. Penggunaan dana publik untuk proyek infrastruktur harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas konstruksi terpenuhi. Jika tidak, proyek yang seharusnya melindungi kawasan pantai dari erosi ini bisa berubah menjadi bencana bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. (*smartnews)
