SMARTNEWSCELEBES.COM, MAKASSAR – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, Bupati Andi Ina menyampaikan aspirasi sekaligus berbagi pengalaman Kabupaten Barru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendorong penguatan program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas) bagi kepala daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting sekali untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Bupati Andi Ina.
Soroti Penggunaan BTT dan Dinamika Perjalanan Dinas
Dalam penyampaiannya, Bupati Andi Ina menyoroti mekanisme penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD yang kerap membuat kepala daerah ragu dalam mengambil keputusan karena prosesnya panjang dan berisiko hukum.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK, agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Ia juga menanggapi persepsi publik terhadap intensitas perjalanan dinas kepala daerah. Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang menantang akibat pengurangan dana transfer dari pusat, kepala daerah justru perlu aktif menjalin koordinasi dan “menjemput bola” ke kementerian dan lembaga agar daerah mendapat tambahan dukungan anggaran.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” ungkapnya.
Program tersebut, kata Andi Ina, menyasar keluarga miskin ekstrem dan saat ini sudah masuk tahap tender. “Ini wujud kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian,” tambahnya.
Usulkan KPK Hidupkan Kembali Program PAKU Integritas
Bupati Andi Ina juga mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas, sebuah pembinaan antikorupsi yang pernah diikuti oleh kepala daerah bersama pasangan hidup mereka.
“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, disertai kegiatan ‘shock therapy’ yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya.
Ia pun menceritakan pengalaman mengikuti simulasi napak tilas ke ruang tahanan KPK di Gedung Merah Putih.
“Kami diajak melihat langsung ruang tahanan KPK. Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” ujarnya.
Menurut Bupati Barru, pengalaman seperti itu perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini.
“Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional dalam menjalankan kebijakan, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” tuturnya penuh makna.
Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina berpesan agar seluruh kepala daerah di Sulsel terus memperkuat integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ujarnya sambil tersenyum, disambut tawa para peserta.
“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.
KPK Tegaskan Tiga Strategi Utama Pemberantasan Korupsi
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi mencakup tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak dini guna menjaga integritas para penyelenggara negara. Melalui kegiatan Rakor ini, KPK berupaya membangun kesadaran dan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk memperkuat sistem pengawasan serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru. (*smartnews)
