SMARTNEWSCELEBES.COM, BARRU — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., didampingi Wakil Bupati, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., membuka sekaligus memimpin secara langsung High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan III tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Selasa (21/10/2025).
Turut hadir dalam rapat tersebut Pj Sekda Barru, para pimpinan OPD pengelola retribusi, Kabag Umum Setda Barru, Direktur RSUD La Patarai, para camat, kepala UPT Puskesmas, lurah, kepala desa, serta kepala pasar se-Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Bupati Andi Ina menyoroti capaian PAD Kabupaten Barru yang hingga triwulan III belum mencapai target.
“Kita belum mencapai target pendapatan yang seharusnya. Masih ada dua bulan ke depan, semoga ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Bupati menegaskan pentingnya peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp133 miliar yang berdampak pada keuangan daerah.
“Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita tidak dari sekarang menyadari untuk berinovasi, ini akan berat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Bupati Andi Ina menginstruksikan seluruh OPD pengelola PAD untuk berinovasi dan mempercepat proses digitalisasi pembayaran. Ia mengajak seluruh stakeholder menggunakan teknologi seperti QRIS, virtual account, EDC, dan mobile banking dalam setiap transaksi pajak maupun retribusi daerah.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada Bank Sulselbar (BPD) Barru yang mendukung sistem pembayaran elektronik tanpa tambahan biaya administrasi. Ia menegaskan, mulai ke depan seluruh bentuk pembayaran pajak dan retribusi, berapapun nilainya, wajib dilakukan secara digital sebagai bentuk transparansi dan modernisasi tata kelola keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh jajarannya agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli).
“Jangan pernah berani-berani menarik pungutan liar untuk masyarakat kita. Kalau saya dapatkan itu, saya kasih pindah jauh-jauh,” tegasnya.
Andi Ina juga menyinggung hasil pertemuannya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sekarang KPK bisa memantau semua. Tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan kalau pakai nomor luar negeri pun bisa dilacak. Jadi jagalah diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan bersih agar bisa pensiun dengan tenang dan bahagia,” pesannya.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya peran camat dan kepala desa dalam percepatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia juga mengimbau ASN untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pajak kendaraan dapat masuk ke kas daerah Barru. Selain itu, dilakukan pula inventarisasi data kendaraan bermotor dan wajib pajak potensial di setiap wilayah.
Menutup arahannya, Bupati meminta seluruh peserta rapat berkomitmen untuk bekerja dengan ikhlas dan maksimal.
“Apa yang kita lakukan dalam tugas ini, insya Allah, adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru, yang di antara mereka pasti ada keluarga kita,” tutupnya.
Pernyataan tersebut disambut dengan semangat tinggi oleh peserta rapat yang serempak menjawab “Bisa!” ketika Bupati menyampaikan harapannya agar realisasi PAD dapat mencapai 100 persen di akhir tahun.
Dalam rapat evaluasi itu, Bupati dan Wakil Bupati meminta setiap OPD pengelola retribusi memaparkan kendala serta solusi konkret yang akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target PAD.
Wakil Bupati Barru, Dr. Abustan, turut menyoroti capaian PBB desa dan kelurahan yang baru mencapai rata-rata 73,8 persen. Ia mengajak seluruh pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk berinovasi menggali potensi pendapatan tanpa memberatkan masyarakat.
“Bulan depan akan kita evaluasi kembali untuk melihat perkembangan kinerja desa dan OPD,” tegasnya.
Rapat diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada desa yang berhasil mencapai target PAD, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pemerintah desa lainnya agar terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. (*smartnews)
