SMARTNEWSCELEBES.COM, MAKASSAR – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pertemuan Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) sore.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan merumuskan strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan percepatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk 10 besar nasional dalam kategori tata kelola pemerintahan terbaik.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Wamendagri.
Lebih lanjut, Bima Arya memaparkan empat langkah strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah di tahun 2025, yakni:
Optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
Inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Pemanfaatan program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Peningkatan peran swasta melalui kemudahan perizinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Wamendagri menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2025 sebagai peluang memperkuat pembiayaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang turut memberikan pandangan terkait tantangan penerapan mandatory spending dan SPM di daerah. Ia menilai, kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama bagi pemerintahan baru yang tengah merealisasikan berbagai program dan janji politiknya.
“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini juga menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran daerah, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu dijadwalkan ulang atau disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,” jelas Wabup Barru.
Lebih jauh, ia juga menyoroti potensi daerah seperti Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Abustan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dan pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah, sekaligus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” pungkasnya. (*smartnews)
