SMARTNEWSCELEBES.COM, PINRANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,Pinrang Tahun 2026 pada Minggu 30 November kemarin.
Ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari DPRD Pinrang dalam pengelolaan APBD 2026 mendatang.
Fraksi Golkar menyatakan akan melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan APBD 2026 .
Fraksi ini menerima rancangan APBD dengan catatan agar realisasi target PAD yang telah ditetapkan dapat dicapai secara nyata.
Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengawal dan melaporkan perkembangan dinas-dinas yang capaian PAD-nya belum maksimal (di bawah 80%), dan menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah mengawal hal tersebut.
Fraksi ini mengharapkan sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan secara profesional dan merata di seluruh desa dan kelurahan.
Mereka juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk memaksimalkan sistem pengelolaannya.
Fraksi Amanat Pembangunan menggaris bawahi perlunya fokus pada peningkatan PAD untuk meminimalisir kebocoran.
Secara spesifik, mereka meminta infrastruktur jalan di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten karena dianggap sangat mendesak.
Melalui Wakil Ketua DPRD Syamsuri, Badan Anggaran (Banggar) juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
Rekomendasi ini antara lain mendorong kualitas perencanaan program infrastruktur, penanganan drainase sebelum pembangunan jalan, pemerataan pembangunan, serta pengoptimalan PAD melalui penerapan sistem elektronik di RSUD Lasinrang dan Pasar Sentral Pinrang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. (*smartnews)
