SMARTNEWSCELEBES.COM, PINRANG – Dugaan penggelembungan kredit di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Negara Indonesia (BNI) Pinrang menjadi sorotan publik. Sejumlah nasabah mengaku menjadi korban, namun pihak BNI hingga kini memilih bungkam atas persoalan tersebut.
Kepala KCP BNI Pinrang, Lukman, yang ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (19/6/2025), enggan memberikan komentar. Ia menyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi ranahnya.
“Itu bukan ranah kami,” singkat Lukman kepada wartawan.
Meski demikian, Lukman membenarkan bahwa dirinya sudah bertugas di KCP BNI Pinrang saat peristiwa dugaan penggelembungan kredit tersebut terjadi. “Waktu kejadian, saya sudah di sini,” bebernya tanpa merinci lebih jauh.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, praktik dugaan penggelembungan kredit itu telah merugikan sejumlah nasabah. Salah satu kasus yang mencuat ialah seorang debitur mengajukan kredit sebesar Rp100 juta. Namun, dalam prosesnya, BNI KCP Pinrang diduga mencairkan dana sebesar Rp384 juta. Ironisnya, debitur hanya menerima dana sesuai pengajuan, yakni Rp100 juta. Sisanya, tak jelas ke mana alirannya.
Merespons hal ini, Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Amri Manangkasi, mendesak agar BNI sebagai institusi perbankan milik negara bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dibebankan kepada individu semata.
“Penyelesaian kasus ini harus melibatkan korporasi, bukan perorangan. Karena pengajuan dan pencairan kredit dilakukan melalui lembaga, maka BNI harus bertanggung jawab dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Amri.
Lebih jauh, informasi yang beredar menyebutkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini tidak sedikit. Puluhan nasabah disebut telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pinrang dan Kejaksaan Negeri Pinrang. Mereka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan yang terjadi.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik Pinrang dan menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum serta itikad baik dari pihak BNI untuk menyelesaikan persoalan yang mencoreng citra bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. (*smartnews)
